Makalah - Makalah

Pada era reformasi ini bangsa Indonesia sedang berjuang ke masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang lebih berbudaya, lebih demokratis, lebih berkeadilan, dan lebih menghormati hak-hak azasi manusia dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini memberikan implikasi bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah semata-mata diajarkan sebagai tuntunan perilaku antar individu, tetapi juga perlu ditekankan sebagai tuntunan perilaku antar individu sebagai warganegara dan negara. Oleh karena itu pembelajaran PPKn perlu lebih diarahkan terhadap upaya peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui proses pengkajian dan praktek dalam kehidupan sehari-hari dengan cerdas, baik secara rasional maupun emosional.
Di samping itu PPKn menghadapi suatu tantangan baru dalam upaya menerapkan konsep, nilai, dan cita-cita demokrasi yang sudah berkembang bukan saja sebagai sistem kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara tetapi juga sebagai gerakan sosial kesejagatan dalam pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dalam PPKn yang akan datang, tidak lagi merupakan satu-satunya perangkat materi ajar dasar PPKn. Materi ajar dasar lainnya yang penting untuk disajikan dalam PPKn adalah nilai-nilai demokrasi yang dipadatkan pada 10 (sepuluh) pilar demokrasi konstitusional sesuai dengan UUD 1945. kesepuluh pilar tersebut adalah demokrasi berKetuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung hak-hak azasi manusia, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warganegara, demokrasi yang menerapkan pembagian kekuasaan negara, demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, demokrasi yang menjamin terselenggganya peradilan yang merdeka dan tidak memihak, demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat, dan demokrasi yang berkeadilan sosial.
Dengan demikian, PPKn dapat menjadi mata pelajaran yang berfungsi memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa atas dasar semangat kebangsaan, mempersiapkan proses alih generasi secara bertanggung jawab, dan memberdayakan generasi muda untuk menghadapi masa depan yang sarat dengan tantangan dan ketidakpastian. Atas dasar itu, PPKn perlu mengakomodasikan berbagai isu-isu aktual yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam konteks kesejagatan seperti kasus pelanggaran hak-hak azasi manusia, penyalahgunaan narkotika dan zat aditif lainnya, dan permusuhan antar negara. Semua tantangan baru tersebut perlu dipertimbangkan dan diakomodasikan dalam pembelajaran PPKn berdasarkan semangat reformasi.
Demikian juga melalui PPKn dapat dikembangkan berbagai kemampuan dasar warganegara seperti berpikir kritis, mengambil keputusan, memegang teguh aturan yang adil, menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban, bertanggung jawab atas ucapan dan perbuatannya, beriman dan bertaqwa sesuai dengan agamanya, memiliki komitmen yang tinggi terhadap keputusan bersama, mengemukakan pikiran secara lisan dan tertulis, berargumentasi, memimpin orang lain, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.
Sehubungan dengan hal itu, pemanfaatan sumber belajar PPKn hakekatnya tidak hanya terpaku pada buku pelajaran yang ada, tetapi lebih jauh dari itu perlu diperluas dengan cara memanfaatkan berbagai sumber belajar tercetak seperti majalah dan surat kabar, sumber belajar terekam seperti kaset audio dan video, dan sumber belajar tersiar seperti radio dan televisi. Lingkungan masyarakat lokal, nasional, dan global perlu sikap dan diperlakukan sebagai kelas terbuka, dan kelas PPKn diperlakukan sebagai wahana unruk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi (laboratorium kehidupan berdemokrasi). Dengan cara itu konsep, nilai-nilai, dan cita-cita demokrasi bukan hanya dipelajari, tetapi dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Untuk dapat mewujudkan kelas PPKn sebagai wahana untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi (laboratorium kehidupan berdemokrasi), guru PPKn perlu secara teratur menggunakan berbagai strategi pembelajaran interaktif seperti diskusi masalah-masalah aktual, sosial, dan membahas suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Kegiatan memecahkan masalah secara kelompok, simulasi kegiatan tertentu, aksi sosial untuk membantu menangani masalah dalam masyarakat, memecahkan masalah praktis atau teoritis, karya wisma ke lembaga-lemhaga sosial politik, melakukan dialog dengan masyarakat (public hearing), mengadakan debat argumentatif antar siswa untuk membahas hal-hal baru.
Bersamaan dengan itu juga perlu diupayakan untuk mengembangkan ruangan kelas PPKn yang ditata dan dikelola demikian rupa, sehingga menopang terwujudnya kehidupan kelas yang demokratis. Secara fisik ruangan tersebut perlu dilengkapi dengan meja dan kursi yang mudah ditata, media dan sumber belajar (buku, majalah, surat kabar) yang memadai dalam jumlah dan jenisnya. Secara sosial pedagogis perlu diciptakan suasana kebersamaan antara siswa dan guru, sehingga memungkinkan berkembangnya interaksi sosial yang dinamis, mendidik, bermanfaat dan menyenangkan. Perpaduan yang serasi antara sarana fisik, tatanan sosial, dan suasana yang dinamis dalam kelas PPKn akan memfasilitasi berkembangnya kelas sebagai laboratorium demokrasi.
Selain faktor-faktor di atas, hal tidak kalah pentingnya dalam mengembangkan pembelajaran PPKn sebagai laboratorium demokrasi adalah guru itu sendiri. Secara perseorangan dan atau secara bersama-sama melalui MGMP, guru seyogyanya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pribadi dan kualitas professional, sehingga menjadi individu dan warganegara yang lebih cerdas, lebih demokratis, lebih religius, dan lebih beradab. Dengan demikian guru PPKn dapat menjadi model hidup yang lebih mendekati karakteristik warganegara yang didambakan.
Untuk mengkaji dampak instruksional (kemampuan yang sengaja dikembangkan), dan dampak pengiring (sikap, kebiasaan, kepribadian yang terbentuk karena situasi) dari berbagai strategi pembelajaran tersebut, perlu digunakan penilaian pemahaman, nilai dan sikap, serta keterampilan sebagai warganegara dengan menggunakan test, pedoman observasi perilaku, skala sikap, laporan individual dan kelompok, kumpulan pengalaman dan hasil pekerjaan (portofolio). Keseluruhan penilaian tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan, sehingga nilai PPKn yang diberikan kepada siswa mencerminkan pencapaian hasil belajar siswa dalam berbagai aspek secara utuh, dalam bingkai karakteristik warganegara yang cerdas, demokratis, religius, dan beradab sebagai tujuan akhir dari pembelajaran.