artikel bantuan kemanusiaan artikel bantuan kemanusiaan

artikel bantuan kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan di sumatera barat

Padang - Aksi oknum-oknum warga terhadap bantuan kemanusiaan bagi para korban gempa di Sumatra Barat (Sumbar) mendapat kecaman keras dan dinilai sebagai tindakan tak bertanggungjawab yang memiriskan.

"Tindakan penjarahan itu sudah keterlaluan, mereka tidak bertanggungjawab dan harus ditindak tegas oleh aparat keamanan," ujar Kepala Sekretariat, Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar, Ade Edwar.

Menurut dia, saat banyak pihak dalam dan luar negeri menyalurkan bantuan ke Sumbar, justru oknum-oknum tersebut bertindak di luar batas dan ini juga memalukan bagi Sumbar.

Ia menyebutkan, penjarahan bantuan dalam bentuk bahan makanan itu terjadi pada truk yang membawa bantuan.

Ade mengatakan, sarkorlak telah menerima laporan penjarahan terhadap truk pengangkut bahan bantuan bagi korban.

Kronologis penjarahan, menurut dia, dilakukan oknum-oknum warga dengan menghentikan truk yang membawa bantuan, lalu barang yang dibawa dipaksa diturunkan kemudian dibawa para oknum-oknum tersebut.

Para supir tidak dapat mencegah aksi penjarahan, apalagi truk-truk pembawa bantuan belum dikawal aparat keamanan, tambahnya.

Dari Kabupaten Padang Pariaman (salah satu daerah yang parah akibat gempa), juga terjadi penjarahan di posko penampungan bahan bantuan yang oknum-oknum tak bertanggungjawab.

Barang-barang yang dijarah, bahkan ada yang dibawa oleh warga menggunakan kendaraan roda empat.

Puluhan warga menjarah posko Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Lambatnya penyaluran bantuan ke sejumlah desa di Padang Pariaman menjadi penyebab.

"Saat itu massa memang banyak. Terlambat diantisipasi oleh bagian gudang di Pemda, sehingga masyarakat mengambil duluan bantuan yang ada," kata Kepala Kepolisian Resor Padang Pariaman Ajun Komisaris Uden Kusumawijaya, saat dihubungi wartawan ,Senin (5/10) malam.

Ia mengakui ada kesalahan mekanisme pembagian jatah bantuan. Seharusnya bantuan itu didistribusikan oleh posko Satlak kabupaten ke posko satlak kecamatan dalam wilayah kabupaten Padang Pariaman. Namun posko terkendala dana dan transportasi untuk mendistribusikan bantuan itu.

"Mekanismenya salah. berat untuk mendistribusikan karena ongkos sewa truk mahal, satu truk Rp 200 ribu," kata dia. "Padahal satu desa bisa empat sampai lima truk."

Ia mengatakan setiap bantuan sudah ditandai untuk setiap desa. Masing-masing desa diminta mengambil jatahnya. Saat aksi penjarahan terjadi, tidak ada petugas yang berjaga di posko, sehingga bantuan berupa sembako dan air mineral itu ada yang diambil desa lain.

Uden mengakui ada Pemda lambat mengantisipasi distribusi bantuan ini. ?Pengaturan tidak pas sehingga terambil oleh yang lain. dan lambat diantisipasi," kata dia.

Ia menambahkan pihaknya telah meminta pemda untuk mempercepat pembagian. Kalau ada bantuan yang masuk ke posko harus langsung disalurkan dan tidak perlu disimpan terlalu banyak. "Didata mana yang belum ambil dan sangat perlu segera dikirim," kata dia.

Uden menambahkan posko akan memprioritaskan daerah yang paling parah terkena bencana seperti Nagari Tandikek dan Lubuk Alung. "Ada daerah yang belum disentuh itu yang didahulukan," kata dia. ujarnya.

Di Kota Pariaman, truk pembawa bantuan juga dihadang oknum-oknum warga di jalan, namun supirnya nekad tidak berhenti dan makin memacu kencang mobilnya.

Informasi dari aparat kepolisian, truk juga sempat menabrak kendaraan lain saat melaju menyelamatkan bantuan tersebut. Truk dan bantuan itu kemudian dihentikan supirnya di pos polisi.

Selanjutnya, dengan pengawalan polisi truk pembawa bahan bantuan itu kembali memutar arah menuju lokasi penampungan bahan bantuan di kota tersebut.

Atas laporan-laporan aksi penjarahan itu, Pihak Sarkorlak Penanggulangan Bencana Sumbar, meminta polisi dan aparat keamanan lainnya menindak tegas oknum-oknum masyarakat yang telah melakukan aksi penjarahan.

"Tindak, kalau perlu tangkap para oknum yang telah membuat malu daerah itu," kata Ade Edwar.

Menurut dia, terlepas dari apapun alasannya tindakan para oknum itu tidak dapat ditolerir karena itu patut aparat keamanan mengambil tindakan tegas kepada mereka.

Tindakan tegas tersebut, juga untuk mencegah terulangnya aksi penjarahan baik terhadap truk yang membawa bantuan maupun Posko penampungan sementara bantuan, tambahnya.

Ade juga meminta masyarakat untuk tidak mengganggu kegiatan pendistribusian bantaun ke daerah-daerah gempa. "Kita justru mengharapkan bantuan dari masyarakat untuk ikut memberikan bantuan, termasuk bantuan tenaga," tambahnya.

Penjarahan hanya akan menambah daftar panjang derita yang dialami di `ranah Minang ` itu setelah gempa berkekuatan 7,6 skala Richter menggoyang Sumatera Barat pada Rabu (30/9) lalu sekitar pukul 17.16 WIB.

Pusat gempa berada pada 57 kilometer barat laut Pariaman dengan kedalaman 71 kilometer. Korban tewas diperkirakan mencapai lebih 800 orang.

Related Post: